Al-Farabi. Filsafat Kenegaraan
Seperti halnya Plato*, Aristoteles*, dan Ibnu Abi Rabi’, Al-Farabi beropini bahwa insan yaitu makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, lantaran tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa santunan atau kolaborasi dengan pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat itu, menurutnya, tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memperlihatkan kepada insan kebahagiaan, tidak hanya material, tetapi juga spiritual, tidak hanya di dunia fana ini, tetapi juga di akhirat.
Menurut Al-Farabi, masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat yang tepat dan masyarakat yang tidak atau belum sempurna. Masyarakat yang tepat diklasifikasikan menjadi (1) masyarakat tepat besar; (2) masyarakat tepat sedang; dan (3) masyarakat tepat kecil. Masyarakat tepat besar yaitu adonan banyak bangsa yang setuju untuk bergabung dan saling membantu serta bekerja sama (perserikatan bangsa-bangsa). Masyarakat tepat sedang yaitu masyarakat yang terdiri atas satu bangsa yang menghuni di satu wilayah dari bumi ini (negara nasional), sedangkan masyarakat tepat kecil yaitu masyarakat yang terdiri atas penghuni satu kota (negara kota).
Adapun masyarakat yang tidak atau belum tepat yaitu masyarakat yang hidup di desa, kampung, lorong dan keluarga. Selanjutnya, di antara tiga bentuk penghidupan sosial itu, keluarga merupakan masyarakat yang paling tidak sempurna.
Perkembangan dari tidak/kurang tepat menjadi tepat berdasarkan Al-Farabi bertingkat-tingkat. Mula-mula masyarakat insan berupa masyarakat yang tersebar, kemudian menjadi masyarakat desa dan kampung, kemudian menuju masyarakat kota yang tepat dan berpemerintahan. Al-Farabi berpandangan bahwa masyarakat tepat yaitu masyarakat yang mengandung keseimbangan di antara unsur-unsurnya. Jika unsur-unsur masyarakat itu mempunyai kebebasan individual yang lebih besar, dalam diri insan unsur-unsur itu lebih dikuasai dan diperintah oleh pusatnya.
Pandangan Al-Farabi mengenai kelas sosial sangat terang dikala ia membagi kelas dalam masyarakat yang satu sama lain berbeda. Pandangan ini didasari oleh pemikiran filsafatnya bahwa insan yang satu tidak sama dengan insan lainnya. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain faktor iklim dan lingkungan daerah mereka hidup serta faktor makanan. Faktor-faktor tersebut kuat dalam pembentukan watak, pola pikir dan perilaku, orientasi atau kecenderungan serta etika kebiasaan.
Berbeda dengan Al-Farabi, Ibnu Sina* (370-425 H/980-1033 M) berpandangan bahwa perbedaan insan dengan sesamanya merupakan “anugerah Tuhan” yang dijadikan untuk memelihara keselamatan hidup dan perkembangan kemajuan hidupnya. Jika semua insan bersamaan dalam segala hal, pastilah membawa kemusnahan mereka. Menurutnya, perbedaan yang terjadi pada insan terjadi dalam empat hal: (1) kedudukan dan jabatan (politik); (2) kekayaan (ekonomi); (3) perusahaan (ekonomi); (4) kecerdasan dan ilmu pengetahuan (dunia pengetahuan).
Menurut Aristoteles*, negara atau asosiasi politik lahir melalui proses alam dan perkembangan yang diharapkan dalam hidup manusia. Manusia yaitu seekor binatang yang didorong oleh lingkungan (alamnya) untuk berkehidupan yang berbudi luhur. Berdasarkan hal tersebut, negara merupakan bentuk tertinggi dalam jenjang yang evolusioner. Dalam negara itulah, hakikat moral insan terbentuk dalam sifat-sifatnya yang khusus dalam mencapai bentuknya yang tertinggi.
Berdasarkan pemikiran tersebut, terang pandangan Al-Farabi wacana tujuan negara selaras dengan filsuf sebelumnya, mirip Plato*, Aristoteles*, ataupun Ibnu Abi Rabi’. Dalam kitab Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-kerajaan), Al-Farabi memulai pembahasan mengenai negara atau kota (al-daulat wa al-madinah) berdasarkan kenyataan sosial bahwa insan yaitu makhluknya yang saling membutuhkan satu sama lainnya untuk mencukupi segala kebutuhannya. Keinginan mencukupi kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk diperoleh dengan mengadakan kerja sama, berkumpul di suatu daerah semoga bisa saling menolong dan memberi. Proses inilah yang mendorong terbentuknya kota-kota dan karenanya menjadi negara.
Pemikiran Al-Farabi wacana negara yang utama (al-madinah al-fadilah) banyak dipengaruhi oleh konsep Plato* yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lain masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Menurutnya, penggalan yang paling penting dalam tubuh insan yaitu kepala lantaran dari kepala (otak), segala perbuatan insan dikendalikan, sedangkan untuk mengendalikan kerja otak dilakukan oleh hati. Demikian juga dalam negara. Al-Farabi memandang negara sebagai organisasi yang di dalamnya terdiri atas beberapa unsur yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menopang. Menurutnya, negara yang utama (al-madinah al-fadilah) menyerupai tubuh insan yang utuh dan sehat. Semua organ dan anggota badannya bekerja sama sesuai dengan kiprah masing-masing, yang terkoordinasi dengan rapi demi kesempurnaan hidup tubuh dan penjagaan kesehatannya. Tubuh insan mempunyai sejumlah organ dengan aneka macam fungsi yang berbeda satu sama lain, dengan kadar kekuatan dan kepentingan yang tidak sama. Dari organ yang banyak itu terdapat satu organ pokok dan paling penting, yaitu jantung, dan beberapa organ lain yang tingkat kepentingannya bagi tubuh insan hampir sama dengan jantung. Organ-organ ini bekerja sesuai dengan kodrat masing-masing membantu jantung. Karena kepentingannya bagi tubuh manusia, organ-organ ini bersama jantung menduduki peringkat pertama.
Menurut Al-Farabi, negara mempunyai warga dengan talenta dan kemampuan yang berbeda. Di antara mereka terdapat seorang kepala dan sejumlah warga yang martabatnya mendekati martabat kepala. Masing-masing mempunyai talenta dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kebijakan kepala. Bersama-sama kepala, mereka termasuk peringkat pertama. Di bawah mereka terdapat sekelompok warga yang tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu warga peringkat pertama, dan kelompok ini berada pada peringkat atau kelas dua. Di bawah mereka terdapat kelompok lain lagi yang bertugas membantu kelas yang di atasnya, dan demikian terus hingga pada kelas terakhir dan terendah yang terdiri atas warga-warga yang tugasnya melayani kelas-kelas lain, dan mereka tidak dilayani oleh siapa pun.
Atas dasar pemikiran itu, apabila dalam sebuah negara, para anggota masing-masing kelas menjalankan tugasnya tanpa mencampuri tugas-tugas yang lain, negara itu sanggup dipandang sebagai negara yang utama (al-madinah al-fadila). Ketika tujuan negara utama, kebahagiaan, bentuknya, dan keserasian terganggu dan dijadikan materi tertawaan, akan lahir empat macam kemungkinan kota (negara) korup, yaitu kota kebodohan (jahil), kota badung (fasik), kota pembelot (mutabaddilah), dan kota yang sesat.
Menurut Al-Farabi, negara yang jelek itu banyak macamnya, contohnya negeri yang fasik, negeri yang ndeso (Jahiliah), dan negeri yang sesat (dhallah). Negeri yang ndeso terdiri atas enam macam: (1) negeri dharurat (dharuriah), yaitu negeri yang penduduknya hanya memperoleh kebutuhan hidup, makan, minum, pakaian, dan daerah tinggal; (2) negeri kapitalis (baddalah), yaitu negeri yang penduduknya mementingkan kekayaan dan harta benda; (3) negeri gila hormat (kurama), yaitu negeri yang penduduknya mementingkan kehormatan saja; (4) negeri hawa nafsu (khissah wa syahwah), yaitu negeri yang penduduknya mementingkan kekejian dan berfoya-foya; (5) negeri anarkis (jami’ah), yaitu negeri yang setiap penduduknya ingin merdeka dengan melaksanakan impian masing-masing.
Pemikiran Al-Farabi wacana kenegaraan tersebut terkesan ideal sebagaimana halnya konsepsi kenegaraan yang ditawarkan oleh Plato. Hal ini dikarenakan Al-Farabi tidak pernah memangku jabatan pemerintahan sehingga ia tidak mempunyai peluang untuk berguru dari pengalaman dalam pengelolaan urusan kenegaraan. Kemungkinan lain yang melatarbelakangi pemikiran Al-Farabi yaitu situasi pada waktu itu, kekuasaan Abbasiyah diguncang oleh aneka macam gejolak, kontradiksi dan pemberontakan dengan aneka macam motivasi, antara lain aliran, kesukuan, dan kebendaan.
Berpijak pada uraian di atas, sanggup dijelaskan bahwa pemikiran kenegaraan Al-Farabi yaitu autokrasi dengan seorang raja yang berkuasa mutlak mengatur negara. Teori kenegaraannya itu paralel dengan filsafat metafisiknya wacana bencana alam (emanasi yang bersumber pada yang satu). Hubungan dunia dengan Tuhan itu sanggup menjadi teladan bagi kekerabatan antara masyarakat dan raja.
Sesuai dengan teorinya bahwa penghuni negara itu terbagi dalam banyak kelas, Al-Farabi beropini bahwa tidak semua warga negara bisa dan sanggup menjadi kepala negara. Orang yang boleh menjadi kepala negara hanyalah anggota masyarakat atau insan yang paling sempurna, dari kelas yang tertinggi, dan dibantu oleh orang-orang pilihan dari kelas yang sama.
Menurut Al-Farabi, kepala negara itu diadakan dahulu, menyusul kemudian rakyat yang akan dikepalainya. Ia beralasan pada analogi bahwa jantung terbentuk terlebih dahulu, kemudian jantung menjadi alasannya yaitu terbentuknya organ-organ tubuh yang lain. Jantung pula yang menjadi alasannya yaitu tumbuhnya kekuatan dan energi bagi organ-organ itu serta tersusunnya urutan martabat masing-masing. Apabila ada organ yang tidak bekerja dengan baik atau rusak, jantung mempunyai wahana untuk menghilangkan ketidakbaikan atau kerusakan itu. Demikian pula, kepala negara harus ada dahulu. Dari kepala negara ini terbentuklah negara dan bagian-bagian atau rakyatnya. Kepala negara membentuk wewenang, tugas, dan kewajiban serta martabat atau posisi warga negara. Jika ada warga negara yang tidak baik, kepala negara sanggup menghilangkan ketidakbaikan itu.
Dalam kitab ‘Ara Ahlu Al-Madina Al-Fadila, Al-Farabi menyampaikan bahwa hal penting dalam negara yaitu pimpinan atau penguasa, bantu-membantu dengan bawahannya sebagaimana halnya jantung dan organ-organ tubuh yang lebih rendah secara berturut-turut. Penguasa harus orang yang paling unggul, baik dalam bidang intelektual maupun moralnya. Di samping daya profetik yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, ia harus mempunyai kualitas berupa: (1) kecerdasan; (2) ingatan yang baik; (3) pikiran yang tajam; (4) cinta pada pengetahuan; (5) sikap moderat dalam hal makanan, minuman, dan seks; (6) cinta pada kejujuran; (7) kemurahan hati; (8) kesederhanaan; (9) cinta pada keadilan; (10) ketegaran dan keberanian; (11) kesehatan jasmani; (12) kefasihan berbicara.
Apabila tidak seorang pun yang mempunyai secara utuh kedua belas kriteria di atas, kedudukan pimpinan negara dipikul secara kolektif (semacam presedium) antara sejumlah warga negara yang termasuk kelas pemimpin. Sebagai contoh, contohnya negara itu diketahui oleh seorang yang mempunyai kecerdasan dan cinta pada kejujuran, dan beranggotakan seorang yang cinta pada keadilan, seorang yang mempunyai kemurahan hati, seorang yang mempunyai keberanian, dengan catatan bahwa jikalau terdapat warga negara yang mempunyai kecerdasan dan cinta kejujuran, negara itu tetap tidak mempunyai raja, padahal suatu negara tanpa raja tidak akan bertahan usang dan akan mengalami kehancuran.
Berdasarkan sejumlah kriteria Al-Farabi bagi pemimpin negara, sepertinya Al-Farabi konsisten dengan pemikiran filosofisnya wacana “kota model” bahwa kota sebagai keseluruhan dari bagian-bagian yang terpadu, serupa dengan organisme tubuh. Apabila ada yang sakit, yang lainnya akan bereaksi dan menjaganya.
Mengenai pengangkatan pemimpin atau kepala negara, Al-Farabi tidak menjelaskannya secara eksplisit. Tampaknya ia cenderung bahwa pengangkatan pemimpin tidak melalui pemilihan oleh seluruh warga negara, tetapi lebih menghendaki dengan penunjukan. Pandangan ini mirip dengan paham Syi’ah, bahwa pemimpin itu ditunjuk bukan dipilih. Seorang pemimpin negara yaitu ma’sum, secara tabiatnya ia telah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi kepala negara. Dengan demikian, kepala negara ada lebih dahulu gres rakyatnya.
Dalam kaitannya dengan kepemimpinan negara, pandangan Al-Farabi mirip dengan pandangan Plato* yang menyatakan bahwa warga negara terdiri atas tiga kelas: (1) kelas pertama dan tertinggi yang terdiri atas pemimpin negara yang mempunyai kewenangan memerintah serta mengelola negara; (2) kelas kedua terdiri atas angkatan bersenjata yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara, baik terhadap rongrongan dari atas maupun dari luar; (3) kelas ketiga dan terendah, terdiri atas bakir besi, pedagang, dan petani.
Sumber
Hasan, Mustofa. 2015. Sejarah Filsafat Islam; Genealogi dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat. Pustaka Setia. Bandung
Download
Baca Juga
1. Al-Farabi. Riwayat Hidup
2. Al-Farabi. Karya Filsafat
3. Al-Farabi. Pemikiran Filsafat
4. Al-Farabi. Metafisika
5. Al-Farabi. Filsafat Praktis
6. Al-Farabi. Logika dan Filsafat Bahasa
Belum ada Komentar untuk "Al-Farabi. Filsafat Kenegaraan"
Posting Komentar