Birokrasi
Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis; “bureau”, yang artinya kantor atau meja tulis, dalam bahasa Yunani; “kratein”, artinya mengatur. Birokrasi yaitu sistem manajemen dan pelaksanaan kiprah keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan hukum tertulis (written pocedures), dilakukan oleh penggalan tertentu yang terpisah dengan penggalan lainnya, oleh orang-orang yang dipilih lantaran kemampuan dan keahlian di bidangnya.
Birokrasi yaitu organisasi yang melayani tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu ialah dengan mengkoordinasi secara sistematis. Birokrasi berafiliasi dengan negara, karena:
- Semua birokrasi dalam pengertian publik dekat hubungannya dengan negara, lantaran keberadaan dan arah birokrasi diasumsikan selalu mengikuti arah kebijakan dan arah politik negara.
- Negara yaitu rumah utama dari birokrasi dalam ranah publik. Begitu negara berdiri secara legal formal, maka birokrasi gres bekerja untuk negara. Birokrasi yaitu alat negara dan pemerintah dalam banyak sekali manajemen pemerintah.
Negara modern membutuhkan birokrasi yang modern. Birokrasilah yang mengimplementasikan politik dan kebijakan negara. Seorang menteri sebagai pejabat politik mempunyai waktu yang terbatas dan mustahil bisa ada di semua daerah pada dikala yang bersamaan, hal itu disebabkan rentang kendali mereka terbatas. Birokrasi mempunyai posisi unit. Keterjaminan posisi pegawai negeri sipil lebih besar ketimbang yang dimiliki oleh para politisi. Terutama sekali pada pemerintahan parlementer, menteri akan pindah jabatankan, dipromosikan, diturunkan dan digantikan begitu kepemimpinan berubah. Hal ini menunjukkan daya insentif kepada birokrasi untuk menolak perubahan mereka yang perlu tidak berbuat sesuatu hingga sang menteri tidak lagi menduduki jabatannya.
Pada hakikatnya, birokrasi itu juga pemerintah, namun tidak termasuk di dalamnya para pemimpin politik. Begitu ketua parpol masuk dalam pemerintahan, maka ia harus dipandang sebagai alat negara, bukan politisi. Pemerintah itu yaitu mesin negara.
Birokrasi pemerintahan yang acap kali disebut sebagai kerajaan pejabat(officialdom) pada hakikatnya memamerkan kekuasaan yang disusun secara hierarki. Susunan hierarki kekuasaan menyerupai itu merupakan ciri khas dari perwujudan birokrasi. Pertumbuhan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pemerintahan itu sendiri. Dalam birokrasi pemerintah mustahil hanya didominasi oleh para birokrat tanpa menunjukkan kesempatan hadirnya institusi politik. Dalam rancang bangkit penghuni birokrasi pemerintah akan dijumpai hadirnya jabatan-jabatan birokrasi karier dan jabatan-jabatan politik.
Download
Sumber
Syarbaini, Syahrial dan Fatkhuri. 2016. Teori Sosiologi; Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Birokrasi yaitu organisasi yang melayani tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu ialah dengan mengkoordinasi secara sistematis. Birokrasi berafiliasi dengan negara, karena:
- Semua birokrasi dalam pengertian publik dekat hubungannya dengan negara, lantaran keberadaan dan arah birokrasi diasumsikan selalu mengikuti arah kebijakan dan arah politik negara.
- Negara yaitu rumah utama dari birokrasi dalam ranah publik. Begitu negara berdiri secara legal formal, maka birokrasi gres bekerja untuk negara. Birokrasi yaitu alat negara dan pemerintah dalam banyak sekali manajemen pemerintah.
Negara modern membutuhkan birokrasi yang modern. Birokrasilah yang mengimplementasikan politik dan kebijakan negara. Seorang menteri sebagai pejabat politik mempunyai waktu yang terbatas dan mustahil bisa ada di semua daerah pada dikala yang bersamaan, hal itu disebabkan rentang kendali mereka terbatas. Birokrasi mempunyai posisi unit. Keterjaminan posisi pegawai negeri sipil lebih besar ketimbang yang dimiliki oleh para politisi. Terutama sekali pada pemerintahan parlementer, menteri akan pindah jabatankan, dipromosikan, diturunkan dan digantikan begitu kepemimpinan berubah. Hal ini menunjukkan daya insentif kepada birokrasi untuk menolak perubahan mereka yang perlu tidak berbuat sesuatu hingga sang menteri tidak lagi menduduki jabatannya.
Pada hakikatnya, birokrasi itu juga pemerintah, namun tidak termasuk di dalamnya para pemimpin politik. Begitu ketua parpol masuk dalam pemerintahan, maka ia harus dipandang sebagai alat negara, bukan politisi. Pemerintah itu yaitu mesin negara.
Birokrasi pemerintahan yang acap kali disebut sebagai kerajaan pejabat(officialdom) pada hakikatnya memamerkan kekuasaan yang disusun secara hierarki. Susunan hierarki kekuasaan menyerupai itu merupakan ciri khas dari perwujudan birokrasi. Pertumbuhan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pemerintahan itu sendiri. Dalam birokrasi pemerintah mustahil hanya didominasi oleh para birokrat tanpa menunjukkan kesempatan hadirnya institusi politik. Dalam rancang bangkit penghuni birokrasi pemerintah akan dijumpai hadirnya jabatan-jabatan birokrasi karier dan jabatan-jabatan politik.
Download
Sumber
Syarbaini, Syahrial dan Fatkhuri. 2016. Teori Sosiologi; Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Belum ada Komentar untuk "Birokrasi"
Posting Komentar