Sejarah Ketatanegaraan Dan Politik Indonesia

Sejarah Ketatguagaraan Dan Politik

Di dalam membicarakan ihwal sejarah ketatguagaraan atau politik pemeritahan bangsa Indonesia, biasanya pandangan atau tanggapan tertuju spesialuntuk kepada perkembangan ketatguagaraan dan sistem pemerintahan pada zaman Hindu, Buddha, Islam, zaman kolonial atau zaman Indonesia merdeka. Namun, sering dilupakan sistem pemerintahan yang terjadi pada zaman prasejarah Indonesia.

Sistem pemerintahan di Indonesia, berawal dan zaman prasejarah. Namun bagaimanakah perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi pada pada zaman prasejarah? Banyak andal yang mencoba mengungkapkan melalui berrbagai penafsiran. Hal ini dilakukan alasannya yaitu pada zaman prasejarah bangsa Indonesia belum mengenal tulisan.

Berdasarkan peninggalan-peninggalan sejarah yang tersebar, para andal atau sejarawan sebut bahwa sistem pemerintahan dan bangsa Indonesia pada zaman prasejarah berbentuk sistem pemerintahan kesukuan yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemerintahan seorang kepala suku tidak sanggup diturunkan kepada keturunannya. Para penggantinya haruslah berasal dan anggota kelompok suku bersangkutan setelah melalui proses pemilihan yaitu perang tanding antara calon kepala suku. Di antara mereka yang memenangkan perang tanding itulah yang menjadi kepala suku. Seorang kepala suku haruslah orang yang tangguh atau berpengaruh dan sanggup bekerjasama dengan roh nenek moyangnya. Alasannya, kepala suku bertanggung tanggapan terhadap keselamatan dan ketentraman kelompoknya, atau harus bisa mengusir roh-roh jahat yang mengganggu kelompok sukunya. Akibatnya, seorang kepala suku sangat dihormati dan perintahnya dipatuhi oleh

kelompok sukunya.

Sesudah masuk dan berkembangnya efek Hindu-Buddha, system pemerintahan seorang kepala suku digantikan dengan sistem pemerintahan seorang raja. Wilayah kekuasaan kepala suku itu dijadikan wilayah kekuasaan kerajaan. melaluiataubersamaini munculnya sistem pemerintahan kerajaan yang diperintah oleh seorang raja, maka pergantian raja tidak dilakukan melalui proses perangtanding, tetapi pergantian raja dilakukan secara turun temurun. Oleh alasannya yaitu itu, bisa terdapat seorang raja yang lemah di dalam pemerintahaannya, namun ia menjadi keturunan raja yang berkuasa. Biasanya di bawah kekuasaan raja yang lemah itulah, kerajaan yang bersangkutan mengalami keruntuhan.

Pada masa perkembangan efek Islam di Indonesia, sistem pemerintahan kerajaan diubahsuaikan dengan tradisi Islam, bahkan tidak jauh tidak sama dengan sistem pemerintahan dan zaman Hindu-Buddha. Hanya saja gelar seorang raja disebut dengan “sultan” (gelar mi biasanya digunakan oleh raja-raja dan Arab Saudi) dan tempat kekuasaannya dikenal dengan nama tempat kesultanan. 

Dasar-dasar pemerintahan dan seorang sultan sudah diatur dalam Hadist Nabi dan Al-Quran. Selanjutnya, saat wilayah Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa (Belanda, Inggris) sistem pemerintahan dipegang eksklusif oleh pemerintah kolonial, sedangkan raja dan kaum darah biru berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Sedangkan setelah Indonesia merdeka, maka pemerintahan dipegang eksklusif oleh seorang presiden yang dimenolong oleh wakil presiden dan para menteri yang duduk dalam kabinet yang dipimpinnya.

Sumber Pustaka: Erlangga

Bagikan Artikel ini