Wujud Pelaksanaan Sistem Perekonomian Berlandaskan Demokrasi Pancasila

Wujud Pelaksanaan Sistem Perekonomian Berlandaskan Demokrasi Pancasila

Peranan pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta dalam menggali dan mengolah kekayaan alam di wilayah Nusantara ini sudah kita rasakan dan kita nikmati sehari-hari. Untuk mengelola cabang-cabang produksi barang dan jasa yang memilih pendapatan negara, pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara, contohnya PN Pertamina dan Bank Indonesia.

Demikian juga cabang-cabang produksi lain yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). contohnya PT Telkom. PT Pos Indonesia, Perusahaan Air Minum (PAM). PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT GIA. Badan Usaha Miik Negar.a juga mengelola sumber daya alam, antara lain PT Perkebunan (PTP) Aneka Tambang dan PT Perhutani. Namun. untuk menggali dan mengelola tiruana sumber daya alam Indonesia. modal pemerintah dan tenaga jago belum memadai. Oleh alasannya ialah itu. pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 wacana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pemerintah juga memdiberi peluang kepada pihak swasta abnormal menanam modal di Indonesia. Sehubungan dengan hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 wacana Penanarnan Modal Asing (PMA). Perusahaan abnormal yang ada di Indonesia diutamakan yang joint venture (patungan), yaitu kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan abnormal atau antarperusahaan asing.

Pada uraian di atas sudah disebutkan bahwa koperasi ialah tubuh perjuangan yang sesuai untuk golongan ekonomi lemah. Di Indonesia terdapat majemuk koperasi. Ada koperasi yang gerak usaspesialuntuk spesialuntuk di satu sektor, contohnya koperasi kopra, koperasi tebu. koperasi cengkeh, koperasi jasa angkutan, dan sebagainya. Selain itu, ada pula koperasi yang gerak usaspesialuntuk luas mencakup beberapa sektor yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), sedangkan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) ialah tubuh perjuangan yang membina KUD.

KUD sudah berkembang di seluruh tanah air, bahkan di tahun 1988 KUD di Batu, Malang, Jawa Timur, ditetapkan sebagai KUD yang sudah mempunyai modal lebih dan satu miliar rupiah serta mempunyai gedung kantor yang megah.

Sumber Pustaka: Yudhistira

Bagikan Artikel ini