Partisipasi Dalam Upaya Peningkatan Perilaku Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan

Partisipasi Dalam Upaya Peningkatan Sikap Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan

Peran masyarakat negara dalam upaya untuk meningkatkan perilaku keterbukaan dan jaminan keadilan sanggup dilakukan melalui partisipasi seluruh komponen masyarakat, mulai dan pejabat pemerintah bingga rakyat biasa. Partisipasi seluruh komponen masyarakat dibutuhkan dalam rangka menumbuhkan perilaku keterbukaan, penegakan supremasi aturan serta jaminan dan penghormatan hak asasi manusia.

Dewasa mi, tiruana komponen masyarakat dan aparatur negara sudah seharusnya mau bekerja sama sebagai “mitra kerja” untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan rakyat banyak. Sikap terbuka dan jaminan keadilan ialah prasyarat bagi terwadahinya komunikasi yang baik guna memperoleh doktrin masyarakat menuju terbentuknya clean government (pemerintahan yang membersihkan). Untuk itu, diharapkan partisipasi konstruktif dan seluruh komponen masyarakat masyarakat untuk saling introspeksi dan koreksi guna mewujudkan hasil kinerja yang optimal dan terhindar dan banyak sekali kebocoran yang spesialuntuk akan memperkaya segelmntir orang. Bentuk partisipasi masyarakat negara tersebut antara lain sanggup dilakukan sebagai diberikut:

Pengawasan Terhadap Aparatur Negara

Pengawasan terhadap aparatur negara dan banyak sekali elemen masyarakat dan institusi pemerintah dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan.

Samasukan pengawasan ialah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Oleh alasannya ialah itu, hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam menghentikan, mencegah, dan mencari semoga kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidaktertiban tidak terjadi. Secara umum pengawasan terhadap aparatur negara dimaksudkan:

• Agar pelaksanaan kiprah umum pemerintahan dilakukan secara tertib menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menurut sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan semoga tercapai daya guna, hasil guna, dan sempurna guna yang sebaik-baiknya.
• Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan planning dan agenda pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai samasukan yang diputuskan.
• Agar hasil-hasil pembangunan sanggup menjadi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan masukan terhadap kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pembangunan.
• Agar sejauh mungkin mencegah teijadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penerapan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara. melaluiataubersamaini demikian, akan terbina aparatur yang tertib, membersihkan, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Peran Masyarakat dalam Upaya Memberantas Korupsi

Korupsi ialah penyakit masyarakat yang susah diberantas, alasannya ialah korupsi terkesan sudah membudaya dan dilakukan secara sistematis. Mulai dart korupsi yang dilakukan pejabat negara sampai korupsi yang dilakukan pekerja biasa. Seperti korupsi waktu, biaya pembuatan KTP, pengurusan manajemen tanah, dan sebagainy.

Untuk meminimalisir terjadinya korupsi dibutuhkan kiprah aktif masyarakat, di antaranya adalah:

1. Berusaha memahami banyak sekali atural3 yang diterapkan pemerintah pada instansi-instansi tertentu.
2. Mau mengikuti mekanisme d.an mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku dalam mengurus suatu kepentingan di instansi tertentu.
3. Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan dengan baik dan sopan kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk konfirmasi.
4. Bersedia melaporkan atau menginformasikan pelaku korupsi kepada forum berwenang, menyerupai Kejaksaan, Kepolisian, dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disertai dengan bukti-bukti awal yang memrdai (tidak fitnah).
5. Mau menjadi bab anggota masyarakat yang memdiberi tumpuan dan keteladanan dalam
6. menolak banyak sekali pemdiberian yang tidak semestinya.
7. Melakukan kampanye preventif (pencegahan) sedini mungkin melalui jalur-jalur pendidikan formal maupun nonformal dengan melakukan agenda seperti: pelajar BTP (Bersih, Transparan, Profesional), mengadakan lomba poster menolak suap / korupsi dengan segala bentuknya, dan lain-lain.

Sumber Pustaka: Erlangga

Bagikan Artikel ini