Langkah Aktif Dalam Mencegah Persoalan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Langkah Aktif Dalam Mencegah Masalah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Banyak problem yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Di antara problem yang timbul yakni pemilihan kepala daerah. peningkatan PAD (Pendapatan Ash Daerah), mobilisasi PNS, dan meningkatnya KKN.

Pemilihan kepala daerah

Pemilihan kepala kawasan sering menjadikan kerawanan alasannya yakni adanya sikap-sikap angkuh yang dilakukan oleh pendukung calon yang kalah ataupun yang menang dalam pemilihan. Hal ini terjadi alasannya yakni kebanyakan masyarakat belum cukup umur dalam berdemokrasi Sebagian masyarakat belum siap mendapatkan abadiahan dalam suatu pemilihan kepala kawasan sehingga masih sering muncul keributan yang sanggup menyulut perpecahan dalam masyarakat.

Untuk menghindari adanya perilaku arogansi masyarakat maka dibutuhkan pendidikan politik bagi masyarakat. Para elit politik hendaknya tidak menjadi provokator, tetapi mempersembahkan pola berdemokrasi yang benar.

Usaha Meningkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD)

melaluiataubersamaini berlakunya otonomi daerah, maka kawasan seakan berlomba untuk menggali potensinya demi peningkatan pendapatan ash daerah. Bagi kawasan yang kaya akan sumber alam akan simpel meningkatkan PAD. tetapi bagi kawasan yang iniskin dan ininim sumber daya alam akan susah meningkatkan pendapatan daerah. Daerah itu akan terus tertinggal dengan kawasan lain alasannya yakni kemampuan untuk membiaai pembangunan sangat terbatas. Apabila hal ini berjalan terus maka mustahil akan teriadi kesentidakboleh yang jauh antara kawasan yang kaya dan kawasan yang miskin sumber alam.

Pendapatan kawasan sanggup ditingkatkan antara lain dengan menaikkan pajak daerah, retribusi daerah. dan meningkakan pendapatan perusahaan daerah, menyerupai PDAM, Bank Pasar, dan sebagainya. Meningkakan pajak atau retribusi kawasan apabila tidak hati-hati akan menjadikan problem di kemudiar han. Dalam alam demokrasi ini rakyat sudah berani mempersembahkan koreksi atas kebijakan pernerintah yang memberatkan rakyat. Peningkatan beban masyarakat apabila tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan pada masyarakat sanggup menjadikan gejolak di tengah-tengah masarakat. yang akibatnya akan terjadi protes atau demonstrasi menentang pemerintah yang ber4i.sa.

Mobilisasi PXS

Perpindahan pegawa negeri dan kawasan satu dengan kawasan lainnya kini ini dirasakan sangat susah. SuIitna perpindahan PNS antardaerah akan membawa permasalahan pada pemerataan sumber daa manusia. Daerah-daerah yang mempunyai pegawai dengan sumber daya manusia yang berkarakter 5darc akan mengizinkan pegawainya pindah ke kawasan lain. Hal ini akan sanggup mendorong timhulna perilaku daerahisme yang akibatnya akan melunturkan wawasan kebangsaan.

Minimnya reknitmen caon PNS oleh kawasan dengan alasan tidak bisa membenikan penghasilan setiap bulannya. Upaa ang ciakukan pemerintah antara lain pengangkatan guru kontrak dan pegawai kontrak.

Sekarang ini sudah mulai dirasakan berkurangnya perilaku nasionalisme dan meningkatnya wawasan daerahisme dalarn aaran pemerintah daerah. Pengangkatan pejabat-pejabat kawasan yang mengutamakan purra daerah. bukan mengutamakan profesionalisme yakni salah satu contohnya. Hal ini kalau diberiangsung terus aIcn sanggup mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Meningkatnya Kolusi. Korupsi, dan Nepotisme (KKN)

Meningkatnya kewenangan yang didiberikan pada kawasan sanggup mendorong munculnya kolusi, korupsi, dan nepotisme menyerupai meningkatnya anggaran-anggaran dewan, penumpukan kemudahan pejabat, penyimpangan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dan sebagainya. Praktikp raktik KKN yang muncul apabila tidak disikapi oleh pegawanegeri penegak aturan maka pelaksanaan otonomi kawasan spesialuntuk dinikmati oleh oknum-oknum tertentu yang mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya.

Masyarakat perlu berperan aktif dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peran aktif tersebut sanggup dilakukan dengan cara diberikut ini, yakni

1. melaporkan pejabat kawasan yang adikara pada rakyat,
2. melaporkan pejabat kawasan yang melakukan KKN,
3. mempersembahkan masukan kepada pemermntah dalam perencanaan pembangunan,
4. memmenolong memberantas kerniskinan, keterbelakangan, dan kebodohan, serta
5. memmenolong meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sumber Pustaka: Yudhistira

Bagikan Artikel ini