Bentuk Demokrasi Sistem Parlementer Beserta Kelebihan Dan Kelemahannya

Bentuk Demokrasi Sistem Parlementer

Menurut sistem ini ada kekerabatan yang bersahabat antara tubuh direktur (pemerintah) dengan dewan legislatif (badan perwakilan rakyat). Di sini kiprah atau kekuasaan direktur diserahkan kepada suatu tubuh yang disebut cabinet atau dewan menteri. Menteri-menteri, baik secara perorangan maupun secara bahu-membahu sebagai kabinet (dewan menteri), mempertanggungjawabankan segala kecerdikan pemerintahan kepada parlemen (badan perwakilan rakyat).

Apabila pertanggung jawabanan menteri atau dewan menteri diterima oleh parlemen, maka kecerdikan tersebut sanggup terus dilaksanakan dan dewan menteri tetap melakukan tugasnya sebagai menteri.

Akan tetapi, apabila pertanggung jawabanan menteri atau dewan menteri tersebut ditolak parlemen, maka parlemen sanggup mengeluarkan suatu keputusan yang menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) kepada menteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet). Jika itu terjadi, maka menteri tersebut atau para menteri tersebut harus mengundurkan diri. Kejadian ini sering disebut sebagai krisis kabinet.

Satu hal yang mungkin saja sanggup terjadi, yaitu apa yang diputuskan oleh parlemen ternyata tidak sama dengan pendapat rakyat yang diwakiinya. Apabila hal ini terjadi berarti kehendak parlemen tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang diwakilinya. Jika demikian. maka parlemen tersebut dianggap sudah tidak lagi bersifat representatif. Sebagai perimbangan apabila terjadi penolakan pertangung jawabanan kabinet oleh parlemen, kepala negara sanggup membubarkan parlemen atau tubuh perwakilan rakyat. Untuk selanjutnya dibentuklah tubuh perwakilan rakyat yang baru. Sistem ini awalnya tumbuh di Inggris, kemudian diikuti oleh beberapa negara di Eropa Barat dan Indonesia. Di Indonesia sistem parlemen diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 50).

Layaknya sebuah aturan, sistem parlemen pun mempunyai kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya.

Kelebihannya

Rakyat sanggup menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kelemahannya

Kedudukan tubuh direktur tidak stabil, selalu terancam adanya penghentian di tengah jalan alasannya yaitu adanya mosi tidak percaya dan tubuh perwakilan rakyat. Sehingga terjadi krisis kabinet. Akibatnya. pemerintah tidak sanggup menuntaskan program-program yang sudah disusunnya.

Sumber Pustaka: Yudhistira

Bagikan Artikel ini