Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan Demokrasi Pancasila

Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan Demokrasi Pancasila

Di samping ada faktor-faktor pendukung terhadap terselenggaranya Demokrasi Pancasila di Indonesia, terdapatjuga faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala, yaitu:

1. Di dalam masyarakat Indonesia masih ada yang menganut atau mengakui kebenaran sesuatu ideologi baik ideologi ekstrim sekarang maupun ideology ekstrim kanan, yang mengganggu pelaksanaan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.
2. Kesadaran aturan di dalam masyarakat terhadap Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan lainnya masih belum merata dan menyeluruh, sehingga masih terdapat penyalahgunaan wewenang ataupun main hakim sendiri.
3. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Di dalam masyarakat Indonesia secara psikologis dan karakteristik masih terdapat sikap-sikap feodal, perilaku paternalistik atau kebapaan. perilaku otoriter, dan perilaku demokratik.
5. Di masyarakat Indonesia masih sering terjadi gejolak-gejolak yang bernuansa SARA (Suku. Agama, Ras dan Aliran Kepercayaan) yang sanggup mengakibatkan keresahan-keresahan sosial yang sanggup mengakibatkan ketegangan-ketegangan politik.
6. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih rendah.

Demokrasi muncul sebagai satu sistem pemerintahan rakyat alasannya yaitu adanya pemerintahan diktator yang absolut yang membawa akhir jelek bagi rakyat. Akibat-akibat jelek tersebut antara lain penindasan dan eksploitasi terhadap tenaga dan pikiran rakyat sehingga rakyat seolah spesialuntuk punya kewajiban tanpa hak. Sebaliknya, pemerintah atau penguasa tampak seperti spesialuntuk punya hak tanpa kewajiban. Kondisi demikian selalu mengakibatkan timbulnya konflik dengan korban yang lebih banyak dan pihak rakyat. Selain itu, kesejahteraan spesialuntuk tertumpu pada para penguasa sedangkan rakyat dibiarkan hidup gulung tikar tanpa jaminan masa depan.

Faktor-faktor tersebut melatarbelakangi wangsit pemerintahan yang demokratis untuk menjamin kesejahteraan rakyat banyak secara merata. Cita-cita kesejahteraan hidup setiap kelompok masyarakat senantiasa tergambar dalam falsafah hidupnya. Misalnya, impian kesejahteraan hidup bangsa Indonesia tersurat dalam falsafah Pancasila sebagai masyarakat yang adil dan makmur, serta merata secara material dan spiritual.

Sumber Pustaka: Gguaca Exact

Bagikan Artikel ini