Cara Mengemukakan Pendapat Dengan Bertanggung Jawab

Teknik Mengemukakan Pendapat melaluiataubersamaini Bertanggung Jawab

Pada kala keterbukaan kini ni, kebebasan mengeluarkan pendapat sering dijadikan alasan untuk menekan suatu kelompok tertentu yang dianggap merugikan atau tidak disukal. Karenanya, banyak terjadi perselisihan dan perperihalan, balk di kalangan para elit politik maupun masyarakat, yang berdampak pada melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pada gilirannya, hal tersebut sanggup mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti harus dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak mengemukakan pendapat secara kaku dan berlebihan.

Seperti yang sudah dibahas pada belahan terlampau bahwa setiap hak asasi mengandung kewajiban dasar antara insan yang satu terhadap insan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karenanya, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Pembatasan tersebut dilarang terlalu mengekang, alasannya ialah akan sanggup berakibat terjadinya partisipasi tiruan yang ditampilkan masyarakat dalam menyikapi kebijakan-kebijakan dan pemerintah, serta akan berdampak kurangnya informasi yang ialah hak setiap masyarakat negara untuk memperolehnya.

Perbedaan Pendapat Di Era Demokrasi

Di dalam demokrasi bukan berarti perbedaan pendapat harus dilenyapkan. Selain melawan kodrat, matinya perbedaan pendapat berarti macetnya ide-ide kasatmata untuk perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di bidang politik, pembangunan nasional memiliki samasukan-samasukan yang sangat penting yang sering dirumuskan sebagai perjuangan untuk meningkatkan kesadaran bernegara bagi seluruh masyarakat masyarakat, bagaimana pun tingkat pendidikan yang sudah diraihnya, dan apa pun tingkat ekonominya yang sudah dicapainya.

Jika masyarakat sudah berpikiran kritis dan berani melaksanakan koreksi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang jujur, membersihkan, dan berwibawa. Maka, tujuan negara untuk mencapal masyarakat adil menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sanggup terwujud. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur. Meskipun intinya insan bebas berpikir dan berpendapat, tetapi hak tersebut dilarang dilakukan secara sewenang-wenang. Kebiasaan dan tata cara mengeluarkan pendapat harus selalu mengacu peraturan perundang-undangan yang ada di dalam masyarakat. Pendeknya, daam mengeluarkan kebebasan berpikir dan berpendapat, kita harus mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagal pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sumber Pustaka: Gguaca Exact

Bagikan Artikel ini