SOAL SKB BERDASARKAN UNDANG UNDANG ASN

SOAL SKB CPNS BERDASARKAN UNDANG UNDANG ASN


Kita tahu bahwa soal soal seleksi kompetensi bidang baik itu untuk Jabatan fungsional maupun pelaksana mengacu pada peraturan perundang undangan yang menaungi. Misalkan saja untuk jalur guru SD , SMP atau Guru SMA maka soal soal SKB akan erat sekali dengan permenpanRB no 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional. Selain itu soal soal yang akan keluar juga tidak akan jauh dari tugas dan kewenangannya sebagai guru. Salah satunya adalah soal soal SKB CPNS berdasarkan undang undang ASN dan soal SKB berdasarkan undang undang guru dan dosen. 

Jika anda belum mempunya soal soal skb berdasarkan permenpanRB no 16 tahun 2009 silahkan download di 

Ingin download soal soal SKB berdasarkan undang undang guru dan dosen klik disini

soal SKB berdasarkan undang undang guru dan dosen

Sebagai peserta yang nantinya akan di angkat menjadi CPNS kemudian PNS atau pegawai negeri sipil maka sudah seharusnya anda mengerti apa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang PNS. Pada Undang Undang ASN no5 Tahun 2014 akan diterangkan secara gamblang Apa yang menjadi kewajiban dan hak sebagai seorang PNS.
 SOAL SKB CPNS BERDASARKAN UNDANG UNDANG ASN SOAL SKB BERDASARKAN UNDANG UNDANG ASN

Dengan memahami Undang Undang no 5 tahun 2014 maka kelak jika anda menjadi pegawai negeri sipil akan cepat sekali beradaptasi terhadap pekerjaan yang di embankan kepadanya.Soal Seleksi kemampuan bidang (SKB) CPNS berdasarkan undang undang ini merupakan bagian integral atau menyeluruh dari kisi kisi SKB CPNS. Oleh karena itu sangat tepat jika anda belajar soal soal SKB CPNS di bawah ini sebagai bahan belajar dalam menempuh ujian SKB.
Mari kita simak soal soalnya

1.    Besaran Gaji yang diterima oleh seorang yang diangkat menjadi CPNS adalah...
a.    60% dari gaji pokok
b.    75% dari gaji pokok
c.    80% dari Gaji Pokok
d.    90 % dari Gaji pokok
e.    100% Gaji pokok
     2.    Besaran Gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah...
a.    75% Gaji pokok
b.    Gaji Pokok di kurangi tunjangan fungsional berdasarkan pangkat dan masa golongan terakhir pada masa pensiun
c.    Gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa golongan terakhir saat pensiun
d.    Setengah dari Gaji pokok pada pangkat dan masa kerja terbaru
e.    Tergantung dari lama pengabdian masa pensiun
    3.    Syarat pengajuan kenaikan gaji berkala adalah
a.    Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan memiliki nilai minimal cukup untuk penilaian kinerja
b.    Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan memiliki nilai minimal baik untuk penilaian kinerja
c.    Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dan memiliki nilai minimal Sangat baik untuk penilaian kinerja
d.    Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan
e.    3 tahun secara berkala

      4.    Lama waktu pengajuan kenaikan gaji bekala adalah...
a.    1 tahun
b.    2 tahun
c.    3 tahun
d.    4 tahun
e.    5 tahun
     5.    Dalam  rangka  pelaksanaan  cita-cita  bangsa  dan  mewujudkan tujuan  negara  sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  perlu dibangun  aparatur  sipil  negara  yang  memiliki  integritas,  profesional, netral  dan  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari  praktik  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme,  serta  mampu  menyelenggarakan  pelayanan publik  bagi  masyarakat  dan  mampu  menjalankan  peran  sebagai unsur  perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, maka perlu dibuatlah aturan perundang undangan yang mengayomi Aparatur Sipil Negara. Undang undang yang dimaksud adalah
a.    Undang Undang no 20 tahun 2003
b.    Undang undang no 14 tahun 2005
c.    Undang undang no 5 tahun 2014
d.    Undang undang no 19 tahun 2009
e.    Undang undang no 17 tahun 2017
    6.    Berdasarkan undang undang no 5 tahun 2015 tentang aparatur sipil negara , yang menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara adalah...
a.    TNI, POLRI, PNS
b.    PNS dan anggota ABRI
c.    PNS dan PPPK
d.    PNS dan Pegawai tetap pemerintah
e.    PNS, TNI, POLRI dan Pegawai pemerintah
     7.    Pengangkatan PNS menjadi bagian dari ASN dilakukan oleh
a.    Pejabat pembina SDM pemerintah
b.    Pejabat pembina kepegawaian
c.    Pejabat SKPD
d.    Kepala Daerah
e.    Kepala Negara
   8.    Warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat  tertentu,  yang  diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka  melaksanakan  tugas pemerintahan adalah  pengertian dari...
a.    Pegawai Negeri Sipil
b.    Pegawai Pemerintah daerah
c.    PPPK
d.    Pegawai Honorer
e.    Pegawai tetap
   9.    Pejabat yang menduduki jabatan dengan   fungsi dan  tugas  berkaitan  dengan  pelayanan  publik  serta  administrasi pemerintahan dan pembangunan disebut ...
a.    PNS
b.    Pejabat tinggi
c.    Pejabat Administrasi
d.    Auditor administrasi
e.    Pejabat Pelaksana Pemerintah
     10. Guru adalah pejabat fungsional. Maksud dari pejabat fungsional adalah....
a.    Pejabat yang memiliki fungsi dan tugas pelayanan fungsional tertentu yang meiliki keahlian dan keterampilan
b.    Pejabat  fungsi dan tugas pelayanan administrasi dan sekaligus fungsional tertentu yang meiliki keahlian dan keterampilan
c.    Pejabat dengan fungsi dan tugas pelayanan publik tertentu yang meiliki keahlian dan keterampilan
d.    Pejabat yang di angkat pemerintah untuk menduduki tugas khusus
e.    Pejabat yang duduk dalam bidang pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki tugas dan fungsi tertentu.
    11. Tugas dari Pejabat  yang  Berwenang  adalah
a.    pejabat  yang  mempunyai kewenangan  melaksanakan  proses  pengangkatan,  pemindahan,  dan pemberhentian  Pegawai  ASN  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
b.    pejabat  yang  mempunyai kewenangan  menetapkan  pengangkatan,  pemindahan,  dan pemberhentian  Pegawai  ASN  dan  pembinaan  Manajemen  ASN  di instansi  pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
c.    kementerian,  lembaga  pemerintah nonkementerian,  kesekretariatan  lembaga  negara,  dan kesekretariatan lembaga nonstruktural
d.    Pejabat yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
e.    lembaga  pemerintah  nonkementerian  yang  diberi  kewenangan melakukan  pengkajian  dan  pendidikan  dan  pelatihan  ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
   12. Kebijakan  dan  Manajemen  ASN  yang berdasarkan  pada  kualifikasi,  kompetensi,  dan  kinerja  secara  adil dan  wajar  dengan  tanpa  membedakan  latar  belakang  politik,  ras, warna  kulit,  agama,  asal  usul,  jenis  kelamin,  status  pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan disebut
a.    Sertifikasi kompetensi
b.    Penghargaan profesional
c.    Sistem merit
d.    Sistem management ASN
e.    Tugas Badan Kepegawaian Negara
     13. Berikut yang bukan asas penyelenggaraan managemen ASN adalah...
a.    Profesionalitas
b.    Sistem merit
c.    Proporsionalitas
d.    Netralitas
e.    Keterbukaan
     14.  Berikut ini yang bukan merupakan prinsip prinsip ASN sebagai sebuah profesi adalah..
a.    Adanya komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik
b.    Adanya kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
c.    Terpenuhinya kualifikasi akademik;
d.    Adanya jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
e.    Adanya keterbukaan dalam  jabatan
   15. Nilai dasar yang menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan ASN sebagai sebuah profesi adalah...
a.    komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik
b.    kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
c.    kualifikasi akademik;
d.    jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
e.    Memegang tegh dan setia kepada Pancasila
   16. Sebagai seorang ASN harus memegang nilai dasar ASN itu sendiri. Salah satu sikap yang menjunjung nilai dasar ASN adalah
a.    menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif
b.    bekerja dengan sepenuh hati
c.    bekerja dengan kemandirian berdasarkan tanggungjawabnya
d.    bekerja dengan semangat kepatuhan terhadap atasan
e.    Bekerja dengan giat.
    17. Aparatur Sipil Negara berfungsi untuk...kecuali
a.    pelaksana kebijakan publik
b.    pelayan publik
c.    perekat
d.    pemersatu bangsa.
e.    Pendamping Masyarakat
   18. Berikut merupakan tugas dari aparatur sipil negara adalah... kecuali
a.    melaksanakan  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang undangan
b.    memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
c.    Mensukseskan program kebijakan yang dibuat pejabat pembina kepegawaian
d.    Bekerja dengan semangat dan tanpa lelah untuk mengabdi kepada masyarakat.
e.    mempererat  persatuan  dan  kesatuan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
    19. Jabatan Aparatur sipil negara terdiri dari 3 jenis yaitu...
a.    Administrasi, fungsional dan pimpinan tinggi
b.    Administrasi dan struktural
c.    Fungsional dan struktural
d.    Struktural, Fungsional dan pimpinan tinggi
e.    Fungsional dan non fungsional
    20. Tugas jabatan pelaksana adalah...
a.    bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan  pelayanan  publik  serta  administrasi  pemerintahan  dan pembangunan.
b.    bertanggung  jawab  mengendalikan  pelaksanaan  kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
c.    bertanggung  jawab  melaksanakan  kegiatan pelayanan  publik  serta  administrasi  pemerintahan  dan pembangunan.
d.    Melakukan evaluasi   pelaksanaan  kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
e.    Melakukan supervisi  pelaksanaan  kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
    21. Jabatan  Fungsional  dalam  ASN  terdiri  atas...
a.    Jabatan  Fungsional   umum dan khusus
b.    Jabatan  Fungsional  pelaksana dan Jabatan  Fungsional  administrasi
c.    Jabatan  Fungsional  keahlian dan keterampilan
d.    Jabatan  Fungsional  pelaksana dan Jabatan  Fungsional   pimpinan tinggi
e.    Jabatan  Fungsional  daerah dan Jabatan  Fungsional  pusat
    22. Berikut yang bukan merupakan jabatan fungsional berdasarkan keahlian adalah
a.    Ahli muda
b.    Ahli pertama
c.    Ahli pembina
d.    Ahli madya
e.    Ahli utama
    23. Berikut yang bukan merupakan jabatan fungsional berdasarkan keterampilan
a.    Pemula
b.    Penyelia
c.    Mahir
d.    Terampil
e.    Widya iswara

   24. Berikut yan merupakan hak dari seorang PNS kecuali...
a.    gaji dan tunjangan
b.    cuti
c.    perlindungan hari tua dan pensiun
d.    pengembangan kompetensi.
e.    Jaminan hukum
   25. Yang membedakan PNS dan PPPK terkait hak yang diperoleh adalah...
a.    PPPK memperoleh gaji pokok tidak tetap sementara PNS memperoleh gaji pokok tetap
b.    PNS mendapatkan jaminan pensiun sementara PPPK tidak
c.    PNS memperoleh hak cuti sementara PPPK tidak mendapatkan hak cuti
d.    PPPK memperoleh tunjangan sementara PNS mendapatkan Gaji
e.    PNS memperoleh jaminan pengembangan profesi dan sertifikasi PPPK tidak mendapatkan
    26. Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa adalah
a.    PPPK
b.    PNS
c.    KASN
d.    Komisi Etik ASN
e.    Komite nasional ASN
    27. Berikut yang bukan merupakan tugas KASN adalah...
a.    Menjaga netralitas ASN
b.    Melakukan pengawasan profesi ASN
c.    Melakukan pembinaan prosefi ASN
d.    Melakukan sertifikasi ASN
e.    Evaluasi kebijakan ASN
    28. Mutasi  PNS  dalam  satu  Instansi  Pusat  atau  Instansi  Daerah  dilakukan  oleh  ....
a.    Pejabat Pembina Kepegawaian
b.    Bupati
c.    Gubernur
d.    Menteri dalam negeri
e.    Kepala BKN
   29. Mutasi  PNS  antarkabupaten/kota  dalam  satu  provinsi  ditetapkan oleh ...
a.    Bupati setelah memperoleh pertimbangan kepala BKD
b.    gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN
c.    Kepala Dinas Provinsi memperoleh pertimbangan kepala BKN
d.    Kepala BKN
e.    Menteri dalam negeri atas usulan BKN
   30. Mutasi  PNS  antarkabupaten/kota  antarprovinsi,  dan  antar  provinsi ditetapkan  oleh  ...
a.    menteri  dalam negeri   setelah  memperoleh  pertimbangan kepala BKN.
b.    gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN
c.    Kepala Dinas Provinsi memperoleh pertimbangan kepala BKN
d.    Kepala BKN pusat
e.    Menteri atas usulan BKN


Demikian soal SOAL SKB BERDASARKAN UNDANG UNDANG ASN. silakan download selengkapnya pada info terkait berikut

Belum ada Komentar untuk "SOAL SKB BERDASARKAN UNDANG UNDANG ASN"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel