Makalah Teori Dan Kebijakan Fiskal Dalam Islam

DOWNLOAD FILE INI DISINI

A.    Landasan Teori Kebijakan Fiskal

Menurutu Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalahlangkah-langkah pemerintah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam sistem zakat, pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi dengan berlandaskan prinsip Islam.

Kenijakan mempunyai dua prioritas, yang pertama yaitu mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Dan yang kedua yaitu mengatasi stabilitas ekonomu makro, yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.

Sedangkan, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mensugesti besar serta susuan permintaan agregat. Indikator yang biasa digunakan yaitu budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan terutama dari pajak.

B.     Instrumen Kebijakan Fiskal

1.      Zakat

Institusi ini bermaksud untuk mentransfer kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin sehingga pada gilirannya akan mendorong ekonomi dan menjamin keseimbangan pendistribusian pendapatan serta terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok kaun miskin.

2.      Wakaf

Di Indonesia, wakaf menduduki posisi yang paling bodoh kemajuannya. Padahal wakaf telah emberikan donasi yang sangat berarti bagi perkembangan Islam di indonesia. Karena lahan yang digunakan untuk sekolah islam atau mesjid  umumnya berasal dari wakaf.

3.      Kharaj

Kharaj ini dikenal dengan pajak bumi/tanah. Selama masa pemerintahan islam, kharaj menjadi sumber penerimaan utama dari negara islam, dana itu dikuasai oleh komunitas dan bukan kelompok-kelompok tertentu.

4.      Jizyah

Pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai jaminan yang diberikan oleh suatu negara pada mereka guna melindungai kehidupannya. Hasil pengumpulan dana jizyah digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.

5.      Ghanimah

Dikenal dengan harta rampasan perang dengan jenis barang bergerak dan diperoleh dalam peperangan mekawan musuh. Anggota pasukan akan menerima bab sebesar 4/5.

6.      Fa’i

Merupakan penerimaan dari negara islam dan sumber pembiayaan negara.

7.      Pembelanjaan Negara

Jumlah, waktu dan penggunaan pembelanjaan negara yang diperuntukkan untuk menstabilkan negara juga termasuk sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi islam.

C.     Kebijakan Fiskal dalam Islam

1.      Pendapatan

Secara umum, ada kaidah-kaidah syari’at membatasi kebijakan pendapatan tersebut, yaitu antara lain:

a.       Kaidah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat

Dalam islam, ketentuan mengenai syarat, besarnya  dan kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya telah ditentukan. Maka dengan ketentuan tersebut pemerintah tidak ada hal untuk mengubahnya. Namun pemerintah sanggup mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati terhadap realita modern dan tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada.

b.      Kaidah  yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah.

·         Pendapatan dari aset pemerintah yang umum berupa investasi aset pemerintah yang dikelola baik oleh pemerintah tersebut sendiri atau masyarakat. Ketika aset tersebut dikelola individu asyarakat maka pemerintah berhak memilih berapa bab pemerintah dari hasil tersebut dengan pedoman pada kaidah umum yaitu maslhalahah dan keadlian.

·         Pendapatan dari aset  yang masyarakat ikut memanfaatkannya yaitu menurut kaidah syar’iyah yang menyatakan bahwa insan dalam konteks pemerintahan modern.

c.       Kaidah syari;ah yang berkaitan dengan kebijakan pajak

Dalam konteks ekonomi modern, pajak merupakan satu=satunya sektor pendapatan terpenting dan terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan pada publik dan mempunyai tujuan sebagai redistribusi, penstabilan dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

2.      Pengeluaran

Efesiensi dan evektifitas landasab pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam aliran islam dipandu oleh kaidah-kaidah syari’ah dan penentuan skala prioritas. Kaidah ini diantara lain sebagai berikut:

a.       Kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah mashlahah

b.      Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melaksanakan pembenahan

c.       Mudharat individu sanggup dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum

d.      Pengorbanan individu sanggup dilakukan dan kepentingan individu sanggup dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.

Bagikan Artikel ini