Makalah Kepemimpinan Pemerintahan Governance Leadership

DOWNLOAD FILE INI DISINI

Munculnya pemimpin berdasarkan Sadu Wasistiono (modul Kepemimpinan Pemerintahan,2010) secara teoritis sanggup dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1.      Teori Genetis, yang berpandangan bahwa seseorang pemimpin muncul alasannya dilahirkan oleh kelompok tertentu, dan semenjak lahir sudah membawa bakat sebagai seorang pemimpin (Leader is born not made)

2.      Teori Sosial,  yang berpandangan bahwa seseorang pemimpin muncul alasannya disiapkan oleh masyarakat (Leader is made not born)

3.      Teori Elektik,yang berpandangan bahwa seseorang pemimpin muncul alasannya sudah mempunyai bakat-bakat kepemimpinan yang dibawanya semenjak lahir dan lalu berkembang alasannya secara sosisologis diberi kesempatan oleh masyarakatnya. Teori elektik bahwasanya perpaduan antara Teori Genetis dan Teori Sosial.

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia yaitu suatu jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan di bidang pemerintahan atau kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan menyerupai diantaranya bupati, walikota dan atau gubernur.Objek forma kepemimpinan pemerintahan yaitu hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini yang mempin yaitu pemerintah sedangkan yang dipimpin yaitu rakyatnya sendiri, objek materialnya yaitu manusia.

Teori Kepemimpinan pemeritahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pamudji (1992:2) sama dengan teori kepemimpinan secara umum hanya saja lebih berkonotasi kekuasaan disatu pihak dan pelayanan di pihak lain yaitu otokratis, psikologis, sosiologis, suportif, lingkungan, sifat, kemanusiaan, situasional dan kontingensi.

Adanya konotasi kekuasaan yaitu antara pemegang kekuasaan dengan yang dikuasai maka kepemimpinan pemerintahan adakalanya diartikan sebagai kepemimpinan politik. Kepeemimpinan politik berdasarkan Breslauer (2002:1) mempunyai pengertian “suatu kepemimpinan kelembagaan yang berorintasi pada aplikasidan pembangunan keahlian dalam mempromosikan nilai-nilai tertentu dan sekaligus menjaganya dalam sebuah lingkungan yangmembutuhkan sebuah proses politik”. Sehingga dalam kerangka pelaksanaan sebuah analisis kepemimpinan politik, maka analisis tersebut akan memuat paling tidak variable-variabel penting, antara lain sebagaimana dikutip dari artikel George W. Breslauer, seorang Profesor di Departemen Ilmu Politik, Universitas California, Berkley, dengan judul : “Yeltsin’s Political Leadership : Why Invade Checnya?”. Breslauer (2002:1) Menyatakan :

There are many ways to frame an analysis of political-leadership. One could present interpretation of the leader’s values, goals, predispositions and the like, and of how these evolved over time. Or one could explore the interaction between the leader’s personal attributes and the varied constraints within which he or she was acting. Or one could go a step farther and attempt to evaluate the individual’s effectiveness as a leader, whether in the descriptive sense of success in overcoming or “stretching” constraints, or in inormative sense of deciding whether to dub that person a “great” leader.

Menurut Ermaya (2013, dalam bukunya Analisis kepemimpinan) kepemimpinan pemerintahan membutuhkan budaya dalam rangka membuat daya rasa, daya karsa, daya cipta dan penemuan yang unggul dan Kepemimpinan pemerintahan  oleh Ermaya (2013:5) atau Leader Governance adalah kemampuan seseorang sebagai pemimpin selain berkemampuan pemerintahan juga mempunyai kemampuan mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan terukur serta memimpin tata pemerintahan yang baik yaitu bisa mengelola sumber daya menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi berdasarkan budpekerti pemerintahan.

Kepemimpinan pemerintahan oleh syafi’ie (2003:8) juga diartikan sebagai sebuah seni, hal ini merujuk kepada pendapat George R. Terry bahwa “ Art is personal creative power plus skil in performance” (maksudnya yaitu seni yaitu kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan kiprah dan pekerjaannya). Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni sebagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya bisa menyelenggarakan pemerintahan secara indah, seni pemerintahan tidak lebih dari pada profesi seseorang yang andal dalam pemrintahannya.

Kepemimpinan pemerintahan terkait dengan istilah memimpin dan memerintah.Dari kata memimpin ini terbentuklah kata kepemimpinan, yaitu kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang-orang.Menggerakkan dan mengarahakan orang ini berarti telah berlangsung suatu hubungan manusiawi (human relation), yaitu antara yang menggerakkan dan mengarahkan (Ruller) dengan yang digerakkan atau diarahkan (follower).

Sekalipun dalam kepemimpinan pemerintahan terkandung unsur kekuasaan yang sanggup dipergunakan untuk memerintah, mengharuskan dan bahkan memaksa pihak lain untuk mengikuti kehendak penguasa atau pemerintah, namun sedapat mungkin hal ini dilandasi juga oleh rasa kesadaran akan kewajiban pada pihak yang diperintah (Pamudjji, 1992:61). Kepemimpinan pemerintahan dalam menggerakkan dan mengarahkan bawahan/masyarakat sedapat mungkin mempergunakan pendekatan-pendekatan manusiawi, sehingga masyarakat/bawahan tergerak terarah secara sukarela alasannya sesuai dengan harapan-harapan, keinginan dan aspirasi serta kebuttuhan mereka.

Dalam konsepsi Kepemimpinan pemerintahan maka yang dimaksudkan dalam pemimpin disini yaitu pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislative, yudikatif. Dalam  tingkatan administrator atau pemerintahan dalam arti sempit maka Kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh pemimpin pemerintah mulai dari tingkat Negara hingga dengan tingkat daerah, yaitu Presiden, Gubernur, Wlikota/Bupati, Camat, dan Lurah/Kades (Kaloh,2009:3) kalau dilihat dari hirarki Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, kepala kawasan (Gubernur, Walikota/Bupati) berada diposisi kepemimpinan tingkat menengah, diatasnya terdapat Presiden beserta pembantunya dan dibawahnya terdapat Kepemimpinan pemerintahan yang dijalankan oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa.

Menurut Sadu wasistiono (Modul Kepemimpinan Pemerintahan, 2010) bahwa dikalangan pemerintahan, ada dua jenis kepemimpinan yang perlu dijalankan, yaitu :

a.       Kepemimpinan Organisasional, dan

b.      Kepemimpinan social adapun penjelasannya antara lain :

Kepemimpinan organisasional yaitu :

-          Kepemimpinan ini muncul alasannya pimpinan pemerintah kawasan maupun SKPD didalamnya ada unit organisasi.

-          Pengikutnya merupakan bawahan yang patuh alasannya adanya ikatan norma-norma organisasi formal.

-          Dalam menjalankan Kepemimpinannya, pimpinan organisasi formal biasanya memakai aneka macam kemudahan manajerial menyerupai kewenangan anggaran, personil dan logistic.

-          Teori yang dipakai untuk menganalisis berasal dari ilmu manajemen dan admnistrasi publik.

Kepemimpinan Sosial yaitu :

-          Timbul alasannya seseorang memimpin masyarakat luas yang tidak dalam kedudukan sebagai bawahan. Pengikut berposisi sebagai pendukung yang terikat pada kharisma seseorang.

-          Pada Kepemimpinan sosial, kapasitas dan kualitas pribadi si pemimpin yang bisa menggerakkan pengikutnya. Naik atau turunnya pinjaman akan bergerak sangat cepat, tergantung pada konsistensi sikap pemimpin bersangkutan. Contoh : perkara Aa Gym.

-          Dimensi social dan politik lebih mayoritas dari pada dimensi administrative.

-          Teori yang dipakai untuk menganalisis tanda-tanda Kepemimpinan Sosial berasal dari sosiologi yang menekankan pada charisma, gezag serta sumber-sumber otoritasnya.

Pemimpin pemerintahan merupakan figur yang memilih efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan kiprah dan fungsinya. Kepemimpinan pemerintahan oleh Kaloh (2009:5) disebutkan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan manajemen Negara, para pemimpin pemerintahan mempunyai tanggung jawab atas kiprah yang diembannya.

Dalam sebuah Negara demokrasi Kepemimpinan Pemerintahan tidak sanggup dilepaskan dari komponen-komponen pemerintahan demokrasi, kelima komponen tersebut berdasarkan Pamudji (199:52) saling berkaitan, adapun kelima komponen dimaksud yaitu :

1.      Para pemilih

2.      Partai-partai atau kelompok kekuatan social politik

3.      Badan legislatif.

4.      Badan eksekutif

5.      Pejabat-pejabat karir yang membantu pejabat-pejabat eksekutif, pejabat karir ini disebut birokrasi

Seorang kepala pemerintahan oleh Pamudji (1992:63) diharapkan sanggup berusaha menyebarkan dan membuktikan sifat-sifat dan cirri-ciri Kepemimpinan sehingga sanggup menggerakkan dan mengarahkan masyarakat yang dipimpinnya tanpa ada rasa takut dan tertekan. Seorang kepala kawasan (Kepemimpinan Pemerintahan) tidak hanya sebagai seorang kepala yang diangkat dengan surat keputusan saja dan mengandalkan kekeuasaanya belaka, akan tetapi lebih dari pada itu ia sekaligus menjadi pemimpin yang diterima dan diakui oleh masyarakat serta manunggal dengan masyarakat.

Dalam mempelajari dan memahami Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (KPI) Pamudji (1992:65) menekankan juga wacana pentingnya memperhatikan variabel- variable sebagai berikut :

1.      Pemimpin, yaitu seseorang yang menjalankan fungsi kepemimimpinan (leadership).

2.      Pengikut, yaitu sekelompok orang yang berkedudukan untuk mengikuti, atau yang berfungsi kepengikutan (followership).

3.      Situasi dan kondisi, yaitu keadaan yang melingkungi Kepemimpinan dan kepengikutan tersebut.

Dengan memahami ketiga variabel KPI tersebut dapatlah dikembangkan suatu Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia yang setepat-tepatnya.Misalnya apabila diketahui bahwa para pengikut pada umumnya pendididikannya masih rendah dan berorientasi ke atas (masyarakat panutan), maka dibutuhkan seorang pemimpin yang dinamis dan kreatif serta terpelajar memperlihatkan pola dalam sikap dan perbuatan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, untuk lalu ditiru oleh para pengikutnya.

Era otonomi kawasan menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur Negara, sehingga kiprah Kepemimpinan sangat dibutuhkan.Dalam Negara dunia yang penuh dengan kompetisi, sangat dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dan sumberdaya aparatur untuk memperlihatkan jawaban positif atau responsive terhadap aneka macam tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif.

Teknik Kepemiminan Pemerintahan

Dalam Kepemimpinan Pemerintahan terdapat beberapa teknik yang sanggup dilakukan oleh seorang pemimpin (kepala daerah) dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa teknik dalam Kepemimpinan Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1.      Teknik Persuasif, yakni taktik pemimpin pemerintahan dalam rangka membujuk bawahanny untuk bekerja lebih rajin. Bujukan biasanya termasuk ke dalam taktik lunak dan baik maka dilakukan dengan lemah lembut.

2.      Teknik Komunikatif, yaitu taktik pemimpin pemerintahan dalam memperlancar pekerjaannya, mencapai tujuan melaksanakan hubungan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu komunikasi, yaitu apa yang diinginkan pemerintah sebagai pemberti pesan sama dengan apa yang diterima bawahan dan masyarakat. Dalam teknik ini bawahan dan masyarakat diperkenanakan untuk bertanya, memperlihatkan masukan, berdialog dalam komunikasi dua arah.

3.      Teknik fasilitas, yaitu taktik pemimpin pemerintahan yang memperlihatkan kemudahan kepada bawahan atau masyrakatnya untuk memperlancar pekerjaan alasannya bawahan dan masyarakat tersebut terikat oleh pemberian tersebut.

4.      Teknik Motivasi, yaitu taktik pemimpin pemerintahan dalam mendorong bawahan dan masyarakat untuk bekerja lebih ulet dan rajin dengan aneka macam cara, contohnya :

a.       Memenuhi kebutuhan fisik bawahan dan masyarakat ,

b.      Memberikan rasa kondusif kepada masyarakat,

c.       Memberikan rasa nyaman dalam pergaulan,

d.      Memberikan penghormatan yang sempurna pada bawahan dan masyarakat,

e.       Memenuhi kebutuhan penampilan diri menyerupai dihargainya kemampuan setiap orang dalam berprestasi,

f.       Memberikan keleluasaan pada setiap orang untuk bekerja sesuai dengan kemapuannya,

g.      Memberikan pada setiap bawahannya dan masyarakatnya kebebasan untuk menjaga dan menguasai hak miliknya,

h.      Memberikan kepada setiap bawahan dan masyarakat kebebasan untuk berkumpul, bersyerikat, berorganisasi, bergaul sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundan-undangan.

i.        Memberikan dorongan kepada bawahan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

5.       Teknik Keteladanan, yaitu taktik pemimpin pemerintahan dalam memperlihatkan pola yang baik kepada bawahan dan masyarakatnya.

(Syafi’ie, 2003:41)

Bagikan Artikel ini