Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Publik

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Publik

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan, yaitu sebagai diberikut.

• Pada hakikatnya kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan public bertumpu kepada harapan, keinginan, serta tuntutan kebutuhan masyarakat. mi berarti kebijakan publik dimanfaatkan untuk mengabdi kepada kesejahteraan masyarakat.
• Masyarakat yaitu subjek dan kebijakan publik. Artinya, masyarakatlah pelaksana serta tujuan diadakannya kebijakan publik.
• Kebijakan publik tidak akan sanggup dilaksanakan dengan baik tanpa santunan masyarakat.

Masyarakat sanggup secara aktif ikut dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. misal tugas serta dalam proses penyusunan kebijakan publik antara lain sebagai diberikut.

1. Ikut memakai hak pilih dalam pemilu lantaran pemilu akan membentuk wakil-wakil rakyat dan pemerintahan. Mereka itulah yang nantinya merumuskan kebijakan publik.
2. Masyarakat mengadukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, keinginan, tuntutan, atau aspirasi kepada pemerintah.
3. Masyarakat mengajukan usulan-usulan dan alternatifpemecahan duduk kasus yang akan dirumuskan menjadi kebijakan publik.
4. Masyarakat turut memdiberi tanggapan atau masukan terhadap rancangan yang akan dirumuskan menjadi kehijakan publik.
5. Lembaga swadaya masyarakat turut melaksanakan pengkajian masalah-masalah di masyarakat yang perlu dipecahkan dengan kebijakan publik.

Partisipasi kasatmata masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik, antara lain yaitu ikut berperan sebagai pelaku pembangunan dengan kesadaran membayar pajaic sempurna waktu, serta menaati segala produk perundang-undangan, dan sebagainya. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.memiliki arti penting, yaitu akan menghasilkan kebijakan publik yang berkarakter. Ciri-ciri kebijakan publik yang berkarakter adalah

• bertolak dan pemecahan duduk kasus yang dihadapi masyarakat,
• ialah jawabanan atas tuntutan keinginan atau aspirasi rakyat,
• mengabdi kepada kepentingan umum, -
• melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan
• disusun dan diputuskan oleh forum yang berwenang.

Kebijakan publik yang memenuhi kriteria tersebut akan menerima santunan dan masyarakat sehingga sanggup berjalan lancar dan sanggup dipertanggungjawabankan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sumber Pustaka: Yudhistira

Bagikan Artikel ini