Langkah Aktif Dalam Mencegah Duduk Masalah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berbagai Masalah Yang Memerlukan Kebijakan Publik

Masyarakat mempunyai keragaman keinginan, tuntutan, serta kebutuhan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Masalah tersebut ada yang sanggup diatasi oleh masyarakat sendiri dan ada pula yang memerlukan penanganan pemerintah dengan kebijakan publik.

Masalah yang terjadi di dalam masyarakat mencakup bidang-bidang diberikut.

• Bidang politik dan hukum

1. Suka main hakim sendiri
2. Banyaknya pelanggaran hukum
3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

• Bidang Ekonoini

1. Keiniskinan dan kurang meratanya pendapatan
2. Kesentidakboleh sosial
3. Kekeenteng pada lahan pertanian, dan lain-lain

• Bidang sosial dan budaya

1. Bencana alam, tanah longsor, banjir dan sebagainya
2. Remaja putus sekolah dan rendahnya mutu pendidikan
3. Pemukiman kumuh
4. Kebadungan remaja, pemakaian narkoba, dan lain-lain.

• Bidang pertahanan dan keamanan

1. banyaknya kriminalitas
2. masalah teror dan kerawanan keamanan
3. munculnya gerakan separatisme dan pemberontakan
4. kerusuhan antarmasyarakat masyarakat (konflik horizontal)

Masyarakat harus memmenolong pemerintah memecahkan permasalahan tersebut. Hal ini sanggup dilaksanakan, baik secara berkelompok maupun ikut memdiberi masukan kepada pemrintah untuk dirumuskan dengan kebijakan publik.

Masalah-Masalah Yang Di Hadapai Dalam Pelaksanaan Otonoini Daerah

Pada kenyataannya, otonomi kawasan tidak segampang ibarat yang dibayangkan. Banyak hambatan atau dilema yang dihadapi untuk melakukan otonomi daerah. Kendala atau masalah-masalah itu ialah sebagai diberikut.

• Dana pembangunan

Dalam otonoini kawasan sumber dana pembangunan harus digali dan daerah. Karena itu. bagi daerah-daerah yang tidak rindang dan tidak mempunyai perjuangan perindustrian akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

• Sumber daya manusia

Pelaksanaan otonomi kawasan memerlukan sumber daya insan yang bisa mengelola wilayahnya sehingga diharapkan sumber daya insan yang berkarakter. Dan sisi pemerintah dibutuhkan tenaga-tenaga pemikir yang bisa memajukan daerah, sedangkan dan sisi masyarakat diharapkan tenaga-tenaga terdidik dan tenaga andal sebagai pencetus dan pelaksana pembangunan.

• Sumber daya alam

Tidak tiruana kawasan mempunyai sumber daya alam yang rindang. Bagi daerah-daerah yang gersang dan

tidak ada lahan pertanian atau perkebunan yang baik, serta tidak mempunyai sumber tambang, apabila spesialuntuk mengandalkan subsidi pemerintah maka pembangunannya akan terhambat.

• Kesentidakboleh antar daerah

Diakui atau tidak, banyak kawasan di Indonesia yang mempunyai tingkat kemakmuran tidak sama. Hal ini bisa menjadikan kesentidakboleh antardaerah.

Permasalahan yang berasal dan pengaruh otonomi kawasan harus dicari penyelesaiannya, baik dan pihak pemerintah maupun dan partisipasi masyarakat. Dalam penyelesaian, perlu diperhatikan langkah-langkah diberikut ini.

• Identifikasi dilema atau mendata permasalahan yang dihadapi oleh daerah.
• Menentukan skala prioritas.
• Menentukan sumber permasalahan.
• Menentukan alternatifpemecahan permasalahan.

Sumber Pustaka: Yudhistira

Bagikan Artikel ini