Hambatan-Hambatan Dalam Demokrasi Pancasila

Hambatan-Hambatan Dalam Demokrasi Pancasila

Disamping faktor-faktor pendukung terhadap terselenggaranya demokrasi Pancasila, ada pula hambatan-hambatannya. di antaranya sebagai diberikut.

• Di dalam masyarakat Indonesia masih ada yang menganut atau mengakui kebenaran suatu ideologi, baik ideologi ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Pemahaman dan penelaahan serta impian untuk menerapkan ideologi-ideologi itu tadi kadang-kadarig masih muncul ke permukaan dengan memakai aneka macam wama ataupun cara. Sudah barang tentu ideologi semacam ini akan menajadi gangguan terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.
• Kesadaran aturan di dalam masyarakat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya masih belurn merata dan menyeluruh. Hal ini sanggup dilihat dengan masih adanya tindakan-tindakan masyarakat atau anggota masyarakat atau orang-orang, baik di dalam infrastruktur ataupun suprastruktur yang menyalahgunai(an wewenang ataupun main hakim sendiri. Tindakan-tindakan yang bersifat main hakim sendiri dan merugikan pihak lain sebetulnya adalah salah satu hambatan untuk terwujudhya suatu prosedur demokrasi yang sehat. Apabila masyarakat sudah menyadari aturan secara menyeluruh dan tertanam rasa disiplin yang berpengaruh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ataupun peraturan perundang-undangan lainnnya. maka demokrasi Pancasila, baik di dalam infrastruktur maupun suprastruktur akan sanggup berjalan secara normal. Kendati demokrasi Pancasila secara ideal sudah sanggup berjalan, secara material masih memerlukan waktu.
• Di dalam suatu negara dimana keadaan perekonomian sudah membaik dan setiap anggota masyarakat sudah terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun spiritual secara masuk akal atau tingkat kehidupan sudah berada di atas garis keiniskinan, maka di dalam negara itu akan sanggup terwujud suatu sistem demokrasi. Hal ini, antara lain sanggup dilihat di Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jerman, Kanada, Perancis. dan Swiss. Namun, di Indonesia sebagai suatu negara yang terdapat dernokrasi Pancasila secara ideal dan konstitusional, pertumbuhan ekonominya masih harus dipacu atau ditingkatkan biar masyarakat tiruananya melewati garis keiniskinan. Untuk melewati garis keiniskinan itu dibutuhkan modal yang cukup besar dan tekad yang berpengaruh dan seluruh komponen bangsa.
• Di dalam masyarakat Indonesia, secara psikologis dan karakteristik, masih terdapat sikap-sikap yaitu perilaku feodal, perilaku paternalistik, dan perilaku otoriter. Sikap feodal disebabkan Indonesia pada masa silam dan masih terdapat sisa-sisanya hingga sekarang, yaitu terdapatnya keraj aan-keraj aan. Di dalam sistem monarki, perilaku feodal itu ditanarnkan semenjak kecil yang adalah tradisi monarki. Sikap paternalistik masih terdapat dalam masyarakat moral sebagai peninggalan masa silarn yang menjadi tabiat masa sekarang. Sikap-sikap paternal ini akan melahirkan kepeinimpinan paternalistik. Hal ini sanggup dilihat di dalam kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia, yang sudah disebut bapak sudah barang tentu rnempunyai hak-hak tertentu yang dihentikan dianggap sama dengan anaknya. Oleh lantaran itu, di dalam pelaksanaan demokrasi sering untuk pengambilan keputusan diserahkan kepada bapak-bapak sepenuhnya. Sikap adikara itu bisa hadir dan dampak moral ataupun yang lahir bersamaan dengan orangnya, yaitu suatu perilaku yang adalah pembawaan atau suatu perilaku yang dibuat oleh lingkungan yang keras. Sikap adikara yang diiniliki oleh pribadi-pribadi, pada suatu dikala tampil ke depan sebagai pimpinan, maka akan membawa kepeinimpinan otoriter. Sikap-sikap ini sudah barang tentu adalah salah satu hambatan atau hambatan untuk terciptanya atau terselenggaranya demokrasi Pancasila. Walaupun di dalam perilaku feodal dan paternal ada juga yang mendukung terhadap terselenggaranya demokrasi. Sikap-sikap dalam masyarakat yang deinikian ini memerlukan waktu untuk menjadi perilaku demokratik tiruananya.
• Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila masih juga ada hambatan lain, yaitu gejolak-gejolak dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), dan juga ekses-ekses yang ditimbulkan dengan adanya otonoini daerah. Gejolak-gejolak ini masih sering tampak ke permukaan yang sanggup menyebabkan keresahan-keresahan sosial yang menyebabkan keresahan-keresahan politik bahkan ketegangan-ketegangan politik.
• Untuk menunjang suatu sistem politik demokrasi yang diwarnai persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan, serta terlindunginya hak-hak asasi insan secara menyeluruh, dibutuhkan pertolongan pendidikan yang merata dan seluruh masyarakat negara mengingat pendidikan sangat menunjang terhadap kemampuan untuk membuatkan peinikiran, mengendalikan perasaan dan kehendak, sehingga melahirkan analisis-analisis atau tindakan-tindakan yang bersifat rasional.

Dilihat dan segi pendidikan yang merata kepada seluruh masyarakat negara, yaitu ininimal pendidikan menengah pertama (wajib berguru 9 tahun) masih memerlukan waktu, mengingat untuk pembangunan pendidikan di seluruh tanah air memerlukan biaya (anggaran) yang cukup besar. Oleh lantaran itu, untuk pembangunan pendidikan yang merata secara nasional membutuhkan biaya yang besar, maka akan tergantung pula pada pertumbuhan ekonomi.

Bagikan Artikel ini