Arah Akal Dalam Pembangunan Daerah

Arah Kebijaksanaan Dalam Pembangunan Daerah

Berikut ini yakni arah kebijakan daerah dalam pembangunan secara umum dan khusus

Umum

1. Mengembangkan otonomi daerah secaraluas, nyata, dan bertanggung tanggapan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, forum ekonomi, forum politik, forum hukum, forum keagamaan, forum adat, dan forum swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melakukan pengkajian wacana berlakunya otonomi daerah bagi daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.
3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan berpengaruh dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan pramasukana, pembangunan sistem agrobisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan memanfaatkan sumber daya alam.
5. Mewujudkan perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentra1isasi,perizinan, dan investasi, serta pengelolaan sumber daya.
6. Memberdayakan DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi dan kiprahnya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan ber4anggung jawaban.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya insan di daerah sesuai potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
8. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di daerah timur Indonesia, daerah perbatasan, dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Khusus

Salah satu teladan dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan untuk menuntaskan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai diberikut.

• Daerah spesial Aceh

1. Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah spesial Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.
2. Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melaksanakan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Militer.

• Irian Jaya (Papua)

1. Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya (Papua) melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.
2. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi insan di Irian Jaya (Papua) melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

• Maluku

Menugaskan pemerintah untuk segera melaksanakan penyelesaian konflik sosial yang berkepantidakboleh secara ad4i, nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang bertikai semoga proaktif melaksanakan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan integrasi nasional.

Sumber Pustaka: Tiga Serangkai

Bagikan Artikel ini