Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Warga Negara Serta Organisasi Sosial Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Warga Negara Serta Organisasi Sosial Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

Tugas masyarakat negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945, antara lain:

1. melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pernilihan umum
2. menjunjung tinggi aturan dan pemerintahan Republik Indonesia;
3. menyukseskan pemilihan umumyang jujur dan adil;
4. melaksanakan GBHN dan Ketetapan-Ketetapan MPR lainnya;
5. bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama;
6. saling mendukung dalam perjuangan pembelaan negara;
7. saling menghormati kebebasan dalam hidup beragama.

Berikut mi beberapa kewenangan masyarakat negara Indonesia dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

1. Kewenangan di bidang politik, contohnya mempunyal hak untuk menentukan dan dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik, ikut serta dalarn pemerintahan, dan sebagainya.
2. Kewenangan di bidang pendidikan, contohnya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, menyebarkan karir pendidikan, mendirikan forum pendidikan swasta, ikut serta menangani pendidikan dan sebagainya.
3. Kewenangan di bidang ekonomi, contohnya setiap masyarakat negara mempunyai hak untuk memperoleh pekeijaan, memperoleh penghidupan yang layak, hak mempunyai barang (hak milih), hak untuk berusaha, dan sebagainya.
4. Kewenangan di bidang sosial budaya, misaIny setiap masyarakat negara Indonesia, mempunyai hak untuk menerima pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, hak untuk menyebarkan bahasa, adat-istiadat dan budaya tempat masing-masing, hak untuk mendirikan forum sosial budaya, dan sebagainya.

Tanggung tanggapan wargguagara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila, antara lain sebagai diberikut.

1. Setiap masyarakat negara Indonesia bertanggungjawaban terhadap pe1acsanaan sistem Demokrasi Pancasila.
2. Setiap masyarakat negara Indonesia bertanggung tanggapan terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
3. Seti ap masyarakat negara Indonesia bertanggung tanggapan atas pelaksanaan aturan dan pemeintahan RI.
4. Setiap masyarakat negaraIndonesia bertanggungjawaban atas perjuangan pembelaan negara.
5. Setiap masyarakat negara Indonesia bertanggung tanggapan atas pelaksanaan hak-hak isasi manusia, mempertahankan. mengisi kemerdekaan Indonesia, dan sebagainya.

Sumber Pustaka: Grafindo Media Pratama

Bagikan Artikel ini