Perkembangan Pppki Dalam Gagasan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Perkembangan PPPKI Dalam Gagasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

PPPKI memiliki daya tank tersendiri. PSI Yogyakarta dalam tahun 1928 menaruh perhatian terhadap ideologi nasionalis sekuler, sedangkan BU menjadi kurang konservatif. Para pemimpin organisasi itu sudah saling mengenal secara pribadi, Singgih dan Supomo dan BU, Sukiman dan PSII, serta Suyudi dan Sunaryo dan PNI yang tiruana bekas anggota PT. Meskipun mereka berada dalam partai politik yang tidak sama-beda dan bersaing pada waktu itu, tetapi keyakinan politik mereka tidaklah jauh tidak sama.

Kongres PPPKI Pertama diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Wakil-wakil partai politik menyatakan harapannya bahwa kongres itu ialah permulaan kurun gres bagi gerakan kebangsaan. Rapat kerja selanjutnya mengulas problem pendidikan nasional, bank nasional, dan cara-cara memperkuat kerja sama. Komisi-komisi itu terdiri dan Tjokroaminoto (PSI), Ir. Soekarno (PNI), Otto Soebrata (Pasundan) dan Thamrin (Kaum Betawi), menyiapkan jadwal agresi jangka pendek. Sementara itu, kongres berhasil menunjuk Sutomo sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPPKI, dan rupanya ia sanggup mengatasi perbedaan pendapat antara kelompok moderat dan radikal. Keadaan damai tidak berlangsung usang dan segera disusul oleh munculnya info yang sanggup mengancam persatuan federasi yang ringkih itu. Kongres menyarankan supaya dibuat seksi-seksi PPPKI tempat guna meningkatkan acara bersama pada tingkat cabang yang berarti semakin mantapnya PPPKI dalam kesadaran nasionalisnya.

Kongres Indonesia Raya diadakan di Surabaya pada awal bulan Januari 1931. Kongres mi dimaksudkan untuk tiruana organisasi politik dan nonpolitik, tetapi hasilnya tidak menyerupai yang dibutuhkan alasannya berdasarkan Sukiman dan PSII dan Golongan Merdeka, keduanya tidak ikut kongres, bahwa yang dimaksud kongres Indonesia Raya tidak lain ialah kongres PPPKI menyerupai yang dikehendaki Sutomo. Thaninin mengusulkan supaya kongres Indonesia Raya menjadi sebuah tubuh independen yang mewakili kelompok politik di Indonesia yang lebih luas dan PPPKI. Tetapi jika kongres itu memiliki pengurus sendini sudah niscaya akan mengancam keberadaan PPPKI dan hal menyerupai mi tidak dibutuhkan oleh Sutomo.

Partindo berkembang cepat dan demikian pula PNI Baru sebagai saingannya menerima tempat di sebagian nasionalis. Persaingan kedua partai ini menimbulkan PPPKI tidak memainkan peranan di panggung politik, meskipun Ir. Soekarno berusaha sedemikian rupa sehingga tercapai keijasama antara partai politik. Ia berusaha membujuk para pimpinan nonkooperatif yang tidak menjadi anggota PPPKI termasuk Sukiman (PSII), Syahrir dan Hatta (PNI Baru), serta Sartono dan Moh. Yamin (Partindo) untuk mengadakan diskusi demi perbaikan anggaran dasar PPPKI. Akhirnya, Soekarno mengusulkan supaya diadakan perubahan ihwal hak bunyi bagi setiap partai yang didasarkan pada besar kecilnya jumlah anggotanya dan supaya setiap tahun diselenggarakan Kongres Indonesia Raya. Meskipun anjuran itu sudah dibahas bersama tetapi PSII masih belum bersedia bergabung dan PBI yang tiruanla agak segan alhasil mendapatkan juga. Perubahan anggaran dasar ini diambil dalam konferensi di Surakarta pada tanggal 30 April 1933. Sementara PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) yang didukung oleh Timorch Verbond dan Partai Celebes masih belum mendapatkan keputusan ihwal hak bunyi dan mengikat tidaknya keputusan yang dicapai terhadap tiruana anggota federasi.

PPPKI belum sempat menjadi federasi kekuatan partai politik dikala tiba-tiba pemerintah melakukn intervensi terhadap partai-partai nonkooperasi pada bulan Agustus 1933. Organisasi ini sudah berupaya seterbaik mungkin untuk menyelenggarakan rapat protes terhadap beberapa hal menyerupai pasal-pasal tertentu dalam kitab undang-undang hukum pidana dan mendukung pembatalan Undang-undang Sekolah Liar. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa PPPKI sanggup berkembang dan bisa menyatukan kekuatan politik pada tahun-tahun sebelumnya ialah berkat PSII dan PNI Baru. Federasi mi tidak akan mencapai status yang cukup representatif bagi gerakan nasional. PBI sendiri kurang antusias dan lagi beberapa partai politik menolak kolaborasi demi kepentingan federasi. Dalam keadaan menyerupai mi PPPKI tidak banyak berperanan dalam panggung politik menyerupai yang dibutuhkan tiruanla.

Sumber Pustaka: Erlngga

Bagikan Artikel ini